Dana bantuan Global Fund (GF) ronde 8 sebesar Rp 419 miliar sudah diserahkan. Kucuran hibah tersebut mengalir berkat proposal nasional yang masuk kategori baik oleh GF. Namun sayangnya, proposal nasional ronde 8 tidak menyebut secara jelas isu buruh migran sebagai kelompok yang masuk dalam penanggulangan HIV/AIDS.







Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran besar dalam kasus-kasus sengketa tanah. Untuk itu BPN hendaknya melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Hal ini terungkap dalam Diskusi Terbatas hasil kerja sama Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dengan Bina Desa di Jakarta (9/6).
Perubahan iklim merupakan bukti kegagalam perencanaan pembangunan. Sudah sepatutnya ada perubahan paradigma tidak hanya memenuhi keinginan Negara industri melainkan lebih mengutamakan kearifan lokal.
Telepon selular kini fungsinya tidak sekadar alat komunikasi, tapi dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi layanan dan informasi HIV/AIDS. Teknologi komunikasi tersebut dapat memperbaiki efisiensi pengumpulan data dan analisis tatalaksana layanan kesehatan. Ponsel juga dapat dipakai dan dikatakan sebagai alat diagnostik yang dapat dibawa-bawa.
YPSHK bekerjasama dengan Prakarsa dan TAF menggelar lokakarya bertajuk ‘Menggagas Sistem dan Model Kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Kandari’ pada 3-4 Juni 2009. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah mengelaborasi kebijakan jaminan kesehatan dalam konteks desentralisasi.
Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia harus dilakukan secara terus-menerus, di manapun dan oleh siapa pun, tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan biologis. Setiap bentuk pembatasan atas dasar kepentingan apa pun, baik oleh negara maupun kekuatan apa pun, harus dihindari. Sebab hal itu selain merusak kemanusian itu sendiri, juga akan menghancurkan kehidupan perempuan.