Jakarta, 19 Desember 2023 — Yayasan SatuDunia kembali memperkuat perannya sebagai mitra strategis organisasi masyarakat sipil dengan ditunjuknya sebagai Konsultan Knowledge Management (KM) Trajectory oleh Perkumpulan HuMa Indonesia. Konsultasi ini bertujuan menyusun roadmap pengelolaan pengetahuan yang komprehensif bagi HuMa, demi meningkatkan efisiensi kerja, inovasi, serta dampak organisasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.
Selama lebih dari dua dekade, HuMa telah menghasilkan pengetahuan dan data lapangan dalam jumlah besar melalui kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian masyarakat hukum adat. Namun, derasnya arus informasi tersebut kini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pengetahuan secara strategis. Menjawab tantangan itu, konsultasi ini akan memfasilitasi HuMa untuk menyusun peta jalan (roadmap) pengelolaan pengetahuan berbasis budaya organisasi, infrastruktur teknologi, dan kebutuhan lapangan.
Kegiatan ini akan melibatkan beberapa tahap utama, antara lain:
- Desk research atas dokumen program HuMa yang sudah ada,
- Asesmen organisasi, termasuk pemetaan pengetahuan (knowledge mapping),
- Identifikasi masalah, budaya organisasi, serta infrastruktur KM,
- Penyusunan dokumen roadmap KM yang akan menjadi acuan pengembangan ke depan.
“Pengetahuan bukan hanya aset, tapi juga instrumen perubahan. Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, kami ingin mendukung HuMa menjadi rumah pengetahuan yang adaptif dan berdampak,” ujar Anwari Natari, Direktur Eksekutif SatuDunia, yang juga akan terlibat langsung sebagai fasilitator dalam kegiatan ini.
SatuDunia akan menurunkan tim ahli berpengalaman, termasuk Firdaus Cahyadi (Spesialis Komunikasi dan KM) dan Misan (Assessor KM), yang akan memimpin proses asesmen, fasilitasi lokakarya, serta penyusunan laporan akhir.
Konsultasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang HuMa untuk menjadikan pengelolaan pengetahuan sebagai fondasi dalam membangun solidaritas dan kampanye publik, khususnya dalam isu perlindungan budaya agraria masyarakat hukum adat. Pendekatan baru ini mengedepankan komunikasi yang populer, kreatif, dan partisipatif, baik secara digital maupun lapangan.